Demokrasi yang
telah layu
Dalam perjalanan yang sangat panjang indonesia telah memproklamirkan
kemerdekaanya, tapi tanpa kita sadari kemerdekaan dengan sesungguhnya belum
dapat terciptakan. Kenapa bisa begitu karena banyak sekali orang-orang berkepentingan
masuk dalam roda pemerintahan negara kita. Akankan bisa kita peroleh
kemerdekaan dengan sesungguhnya, dimana para rakyatnya bisa hidup damai dan
sejahtera, tanpa beben tuk menjalankan aktivitas setiap harinya. Apakah benar
indonesia bisa melaksanakan sistem demokrasi pancasila dalam pemerintahanya
secara nyata ataukah hanya sebuah simbol saja.
Mari kita telaah besama-sama, beberapa peristiwa dimana demokrasi di
negara kita ini hanya sebuah isapan jempol saja. Beberapa saat lalu kita
bersama-sama menyaksikan salahsatu aspirasi rakyat dalam berdemokrasi yaitu
terjadinya aksi penolakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik secara serentak
diberbagai kota-kota dan propinsi. Apakah negara kita bisa menjalankan
demokrasi yang pada aksi tersebut banyak sekali kejadian yang telah menyalahi
demokrasi yang telah disanjung-sanjung oleh negara kita yaitu terjadinya tindak
kekerasan pada masa aksi yang dilakukan oleh para pelindung rakyat dengan kata
lain dilakukan oleh Polisi, Brimob, TNI.
Padahal kita tau masa aksi tidak ada yang menggunakan senjata yang
mematikan. Tapi kenyataan yang ada malah para serdadu pemerintah tersebut
dengan menggunakan senjata lengkap dalam menghadapi rakyat tersebut dan juga
tak segan-segan mengeluarkan pelurunya dalam menjaga para masa aksi tersebut.
Sangat disayangkan para serdadu pemerintah yang ditugaskan melindungi rakyat.
Tapi, malah sebaliknya mereka menganiaya rakyat yang seharusnya mereka
lindungi. Betapa kejam negeri ini yang telah seenakanya mempermainkan rakyatnya
sendiri demi kepentingan salah seorang yang berkuasa tanpa adanya keselarasan
dalam menjalankan keadilan yang telah dicita-citakan negara.
Tidak hanya itu dengan seenaknya bahwa para serdadu pemerintah tersebut
mengeluarkan pendapat bahwa mereka mengeluarkan pendapat bahwa tidak adanya
tindak kekerasan yang dilakuakn oleh mereka, padahal oleh media telah dengan
jelas dibeberkan dan ditayangkan dalam vidio terjadinya tindak kekerasan yang
dilakukan oleh serdadu pemerintah tersebut. Mungkinkah keselarasan dalam berdemokrasi
di negeri hanya sebagai simbol sesaat saja. Banyak sekali penindasan, pelecehan
hukum dan hak asasi manusia dimana-mana. Bahkan dari pemerintah sendiri tidak
mau menindaklanjuti peristiwa tersebut. Banyak para oknum-oknum yang cakap
dalam hukum dengan seenaknya mempermainkan hukum tersebut dengan kepentingan
individu, golongan dan bahkan memutar balikkan hukum tersebut supaya mendukung
pada kepentingnya, tanpa memikirkan akibat yang telah menciderai UUD 1945.
Dalam UUD telah dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan
derajat dihadapan hukum. Tapi, kenyataan yang ada malah masyarakat yang awam
dalam hukum malah dipermainkan oleh orang-orang yang cakap dihadapan hukum.
Sekarang secara nyata kita dapat menyaksikan ketika seorang rakyat biasa yang
belum dengan jelas tentang kesalahnya sudah dihajar oleh oknum polisi dipaksa
supaya mengakui perbuatan yang pada dasarnya dia tidak melakukanya. Semisal
juga akan terjadi penganiayaan pada masyarakat jelata yang ketahuan mencuri
ayam, dia akan dihajar rame-rame oleh polisi dalam tahanan tersebut dan tidak
adanya juga dari pihak polisi yang mau membantu dalam penanganan hukumya,
padahal dalam UUD dijelaskan bahwa bila masyarakat yang tak bisa menghadirkan
kuasa hukum. Maka, polisi tersebut wajib membantunya dengan mendatangkan kuasa
hukum seorang yang telah mencuri ayam tersebut. Dan kejadian akan berbeda jika
kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai uang padahal dia telah
terbukti dengan kesalahanya. Tapi sang polisi tersebut denagn seenaknya
membiarkan dia bisa keluar masuk tahanan dengan mudah. Memang ngeri sekali
negeri ini asas demokrasi yang disanjung-sanjung ternyata hanya sebuah simbol
legitimasi negara yang cacat akan hukum ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar